Kegiatan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN ini menekankan pentingnya penyamaan persepsi antarinstansi dalam mendukung implementasi Sertipikat Elektronik.
Forum yang diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi komunikasi publik, seiring dengan percepatan transformasi digital di sektor pertanahan dan tata ruang.
Dalam sambutannya, Dalu Agung mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum sebagai ruang diskusi terbuka terkait kebijakan dan implementasi layanan digital.
“Saya ingin mengingatkan agar forum ini dimanfaatkan untuk berdiskusi, bertukar pendapat, serta mengajukan pertanyaan terkait penerapan Sertipikat Elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku,” ujar Dalu Agung, seperti dikutip NOTICE, Rabu, (15/4).
Ia menjelaskan bahwa program Sertipikat Elektronik telah dicanangkan sejak 2023 sebagai bagian dari transformasi layanan publik yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi. Menurutnya, pemahaman yang utuh dari para insan humas menjadi kunci keberhasilan implementasi program tersebut di tengah masyarakat.
Dalu Agung berharap, melalui materi teknis yang disampaikan dalam forum ini, peserta dapat memahami secara komprehensif kebijakan serta mekanisme pelaksanaan Sertipikat Elektronik. Dengan demikian, humas di masing-masing instansi dapat berperan aktif sebagai penyampai informasi kepada publik.
“Saya berharap kita dapat menyamakan persepsi sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi utuh dan tidak menimbulkan kebingungan. Ini penting untuk mendorong masyarakat beralih ke Sertipikat Elektronik,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menyoroti pentingnya peran strategis humas pemerintah di tengah perubahan pola komunikasi publik yang semakin cepat.
Menurutnya, humas dituntut untuk adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika konsumsi informasi masyarakat. Ia mendorong peserta untuk memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang dimiliki guna menyebarluaskan informasi secara luas dan efektif.
“Humas pemerintah harus mampu mengemas dan mendistribusikan informasi secara masif melalui berbagai platform agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” kata Molly.
Di sisi lain, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa Forum Bakohumas merupakan agenda rutin yang bertujuan menjaga kesinambungan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi.
“Forum ini menjadi wadah penting untuk memastikan efektivitas penyampaian informasi publik, khususnya terkait program strategis pemerintah di bidang pertanahan,” jelasnya.
Mengusung tema “Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan: Wujudkan Sertipikat Elektronik yang Aman dan Efisien”, forum ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Subdirektorat Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Tentrem Prihatin.
Diskusi dalam forum dipandu oleh Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo. Kegiatan ini juga dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh, serta sejumlah pejabat di lingkungan Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.
Laporan : AME
