Jawa Barat Pelopor Program "Gentengisasi" Nasional: Upaya Bangkitkan Industri Lokal

PURWAKARTA, NOTICE – Pemerintah secara resmi meluncurkan program "Gentengisasi", sebuah inisiatif masif untuk mengganti dan memastikan penggunaan atap genteng tanah liat pada proyek perumahan nasional.

Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi titik awal atau pilot project pelaksanaan program ini, yang ditandai dengan pengiriman perdana puluhan ribu genteng dari pusat industri di Purwakarta.

Pada Selasa (14/4), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melepas langsung armada pengiriman genteng dari pabrik PG. Padi Super yang berlokasi di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.

Sebanyak 44.000 buah genteng kualitas premium dikirimkan kepada pembeli perdana, yakni proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta yang dikelola oleh Lippo Grup. Momentum ini menandai komitmen sektor swasta dalam mendukung material lokal yang berkelanjutan dan estetik.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemilihan Jawa Barat sebagai pionir bukan tanpa alasan. Dukungan ketersediaan produksi genteng yang melimpah di wilayah ini menjadi faktor penentu. 

Selain Purwakarta yang legendaris dengan industri Plered-nya, wilayah seperti Majalengka dan Cirebon juga diproyeksikan menjadi pemasok utama.

"Kami menggelorakan semangat 'Gentengisasi' dari Jawa Barat sesuai dengan arahan langsung Presiden. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun kembali ekosistem industri kerakyatan kita," ujar Maruarar di sela-sela peninjauan pabrik.

Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 62.500 unit rumah subsidi. Dengan asumsi satu unit rumah memerlukan ribuan keping atap, diperkirakan total kebutuhan nasional mencapai 45 juta buah genteng.

Angka tersebut menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha besar genteng di Jawa Barat, termasuk wilayah Indramayu yang memiliki potensi serupa. Maruarar menekankan bahwa pangsa pasar dari rumah subsidi saja diprediksi mencapai nilai Rp100 miliar. 

Nilai ini belum termasuk potensi dari program renovasi rumah tidak layak huni dan perumahan komersial lainnya.

Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai kualitas. Maruarar berpesan agar para produsen tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi wajib mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) agar produk lokal mampu bersaing dan tahan lama.

Gubernur Dedi Mulyadi menyambut optimis langkah strategis ini. Baginya, program gentengisasi adalah jawaban atas kelesuan industri genteng tradisional yang sempat tergerus oleh material atap modern.

"Melalui program ini, kita berharap identitas arsitektur lokal kembali terjaga dan yang paling penting, roda ekonomi di tingkat perajin genteng kembali berputar kencang. Ini adalah momentum kebangkitan industri genteng Jawa Barat," pungkas Dedi.

Dengan dimulainya pengiriman dari Plered, pemerintah berharap daerah lain segera mengikuti langkah serupa guna menciptakan kedaulatan material bangunan nasional berbasis industri rakyat.

Laporan : REDAKSI